JAKARTA, NMN – Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan sektor perikanan budidaya sebagai penggerak ekonomi nasional. Mengubah pola pikir masyarakat, memangkas regulasi terkait budidaya, hingga melakukan intensifikasi lahan budidaya tengah dilakukan pemerintah.
Potensi perikanan budidaya 16 kali lipat daripada perikanan tangkap. Tapi ini belum normal, karena Indonesia punya hamparan laut, tempat-tempat budidaya yang bagus belum dioptimalkan. Data BPS menyebutkan potensi perikanan budidaya kita kurang lebih 3.000 triliun per tahun, kalau ini mau dimanfaatkan.
Indonesia memiliki potensi lahan perikanan budidaya yang cukup luas. Namun hingga kini lahan budidaya tersebut belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Potensi lahan budidaya di daratan sekitar 2 juta hektar. Sementara potensi lahan budidaya di laut lebih besar. Kalau berdasarkan rencana zonasi di berbagai provinsi, sekitar 2,6 juta hektar.
Dari total itu yang termanfaatkan baru 7,6%. Ini masih kecil. Kendala di masyarakat salah satunya kultur belum ada kemauan. Jadi, meski di depan rumah ada lahan yang bisa dimanfaatkan tetapi lahannya tetap terbengkalai.
Selain persoalan kultur, banyaknya regulasi di tingkat kementerian dan pemerintah daerah menjadikan masyarakat enggan menekuni sektor perikanan budidaya. Banyak keluhan dari masyarakat soal banyaknya regulasi. Pemerintah di sini tugasnya menyederhanakan regulasi.
Selain memangkas regulasi, pemerintah juga tengah melakukan intensifikasi terhadap lahan-lahan budidaya yang dimiliki masyarakat. Pemerintah juga akan menetapkan fokus komoditas budidaya unggulan di tiap-tiap daerah, hingga membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu.
Dalam mengoptimalkan sektor perikanan budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) semakin menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan program prioritas yang digaungkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, salah satunya pada program Pengembangan Kampung Perikanan Budidaya Berbasis Komoditas Ekspor dan Pembangunan Kampung Perikanan Budidaya berbasis kearifan lokal.
“Tahun 2022, KKP telah menetapkan untuk akselerasi tiga program prioritas yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur, pengembangan kampung budidaya berbasis komoditas ekspor, dan pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal serta Kampung Nelayan Maju. Sejalan dengan program tersebut, melalui kegiatan pelatihan ini BRSDM terus meningkatkan kompetensi SDM sebagai upaya pencapaian program tersebut,” kata Kepala BRSDM, I Nyoman Radiarta.
Pemerintah harus memperkuat grand design pengembangan sektor perikanan dan hasil laut agar potensi yang ada bisa digarap secara optimal untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan ketahanan pangan.
Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar baik dari penangkapan maupun budi daya. Namun selama ini belum tergarap secara optimal, sehingga industri perikanan terpaksa impor untuk memenuhi bahan bakunya.
Karena itu kita perlu perbaiki grand design kebijakan pengembangan sektor perikanan agar dapat berkontribusi signifikan dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.
“Dengan potensi tersebut, sektor perikanan harus bisa menjadi salah satu tumpuan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, baik melalui proses peningkatan nilai tambah hasil produksi maupun lewat penyerapan lapangan kerja,” kata Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel.
Grand design kebijakan perikanan harus jauh dari sifat top down atau penyeragaman. Sudah saatnya kebijakan sektor ini berbasis prinsip negara kepulauan, sehingga kebijakan dibangun sesuai karakteristik daerah.
Sifat kepulauan adalah endemik, khas, dan pulau yang satu tidak sama dengan pulau yang lain. Karakteristik biofisik, ekologi, sosial budaya masyarakatnya berbeda, sehingga manajemen yang ditetapkan tidak bisa top down.
