Gagalnya Jokowi Menjadikan Laut sebagai Masa Depan Bangsa

Presiden Jokowi bolehlah sedikit berbangga dengan pencapaian pembangunan infrastrukturnya yang lumayan mentereng. Selama hampir 10 tahun kepemimpinannya, telah terbangun 1.885 km jalan tol, 32.000 km jalan umum, 28 gigawatt pembangkit Listrik, 10,5 miliar kubik kapasitas bendungan, dan 50 bandara baru.

Untuk pembangunan infrastruktur, bisa dibilang Jokowi telah menunaikan janjinya dalam Nawacita, yang dikumandangkan saat ia mulai menjadi presiden pada 2014.
Kendati demikian, sebenarnya, yang dituntaskan Jokowi barulah pembangunan fisiknya. Adapun tujuan dari pembangunan infrastruktur itu sendiri, belum kentara hasilnya.

Pemerataan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, salah satu yang ingin dicapai dengan pembangunan infrastruktur konektivitas, masih jauh dari harapan. Saat ini angka Gini Ratio, masih relative tinggi, yakni 0,388.

Pertumbuhan ekonomi, selama rezim Jokowi juga biasa-biasa saja, rata-rata hanya 5 persen. Bahkan, rata-rata pertumbuhan ekonomi selama era Jokowi lebih lambat dibandingkan era kepresiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mencapai 6 persen. Padahal, dana infrastruktur yang digelontorkan Jokowi selama era kepemimpinannya mencapai Rp 3.309 triliun atau 4 kali lipat dibandingkan SBY. Seharusnya, infrastruktur yang dibangun bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi karena memang ditujukan untuk itu. Namun nyatanya tidak.

Yang ada, malah beban perekonomian Indonesia makin meningkat mengingat hampir seluruh dana untuk pembangunan infrastruktur pada era Jokowi berasal dari utang.
Akibat penambahan utang yang gila-gilaan selama era Jokowi, pembayaran bunga utang pun terus meningkat setiap tahun. Bahkan, tahun 2024 pembayaran bunga utang diproyeksikan mencapai hampir Rp 500 triliun atau sekitar 15 persen dari belanja negara. Jika beban bunga utang terus meningkat, ruang fiskal untuk membiayai pembangunan akan semakin terbatas.

Jadi kesimpulannya, meskipun telah banyak yang dikerjakan Jokowi terkait pembangunan infrastruktur, ia belum bisa dikatakan berhasil karena banyak pula tujuan dari pembangunan infrastruktur tersebut belum tercapai.

Poros maritim
Namun, pencapaian Jokowi dalam pembangunan infrastruktur jauh lebih mending dibandingkan pencapaiannya dalam pembangunan sektor maritim yang juga bagian dari Nawacita.

Program menjadi poros maritim dunia yang digadang-gadang Jokowi di awal masa kepemimpinannya bisa dibilang kurang berhasil.

Padahal, kata-kata dan janji Jokowi saat itu untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia sangat menggetarkan dan paling diingat public. DNA bangsa Indonesia sebagai bangsa pelaut dan negeri maritim terstimulus dahsyat saat Jokowi menggaungkan slogan Laut sebagai Masa Depan Bangsa.

Apalagi, Jokowi mendeklarasikan kemenangannya sebagai presiden terpilih dalam pemilihan presiden 2014 di atas perahu Pinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa, yang notabene merupakan symbol dunia maritim. Saat itu Jokowi bermimpi ingin membangkitkan kembali kejayaan maritim Indonesia seperti di masa lalu, saat era Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.

“Semangat gotong royong akan membuat bangsa Indonesia bukan saja akan sanggup bertahan dalam menghadapi tantangan, tapi juga dapat berkembang menjadi poros maritim dunia, lokus dari peradaban besar politik masa depan,” kata Jokowi dengan lantang saat itu.

Tak sampai di situ, dalam pidato kenegaraan pertamanya setelah bersumpah sebagai Presiden Indonesia periode 2014-2019 di Gedung MPR/DPR, 20 Oktober 2014, Jokowi lebih tegas lagi mengungkapkan mimpinya akan kemajuan sektor maritim.

“Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani, menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia,” ujar Jokowi penuh semangat.

Awalnya berjalan bagus 
Awalnya, pembangunan poros maritim dunia dan laut sebagai masa depan bangsa berjalan baik dan mencuatkan harapan.

Gelora kebangkitan maritim pun merasuk ke hati masyarakat Indonesia saat itu, terutama jutaan nelayan yang selama ini terpinggirkan dan hidup miskin. Harapan Indonesia menjadi negara maju dan besar dengan bertopang pada pembanguan maritim pun meninggi.

Optimisme terus berlanjut seiring keputusan Jokowi menunjuk Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, yang ibaratnya menjadi komandan untuk mewujudkan poros maritim dan laut sebagai masa depan bangsa.

Keputusan Jokowi menunjuk pemilik maskapai penerbangan perintis Susi Air itu sangatlah tepat. Susi Pudjiastuti menjadi salah satu menteri populer di Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK, kalau bukan yang terpopuler. Ia menjadi tokoh yang paling banyak dibicarakan netizen di dunia maya.

Perempuan bersuara berat ini memang memiliki segala prasyarat untuk populer. Bayangkan, Susi yang hanya lulusan SMP diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Presiden Jokowi.

Selain memberi inspirasi, pemilik perusahaan penerbangan Susi Air ini juga nyentrik dan apa adanya. Karakter ini tentu disukai rakyat Indonesia yang sudah muak dengan pencitraan, formalitas, dan kehipokritan. Ditambah lagi, sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Susi sebagai menteri KKP mendapatkan apresiasi publik.

Kebijakannya tidak hanya berupaya mendorong kemajuan sektor perikanan dan kelautan, tetapi juga mengangkat harga diri bangsa Indonesia sebagai negeri maritim yang besar.

Maklum saja, sebelum Susi menjabat, harga diri bangsa di dunia maritim bisa dibilang terinjak-injak. Selama bertahun-tahun, laut kita dijajah. Bukan dijajah dalam arti dikuasai secara militer oleh negara lain. Namun, dijajah dalam arti dikuasai sumber dayanya, terutama ikan dan biota lain yang melimpah ruah di laut Nusantara.

Berpuluh-puluh tahun, kapal-kapal ikan asing dengan bebasnya mencuri ikan di perairan Indonesia. Kekayaan laut Indonesia disedot habis oleh mereka sehingga hanya tertinggal sedikit ikan untuk para nelayan pribumi.

Tak heran, meskipun memiliki kekayaan laut yang melimpah ruah, sebagian besar nelayan Indonesia justru hidup miskin. Potensi tangkapan ikan lestari di perairan Indonesia mencapai sekitar Rp 3.000 triliun per tahun. Namun, yang benar-benar bisa dinikmati bangsa Indonesia tak lebih dari Rp 100 triliun per tahun. Karena itulah, kontribusi produksi perikanan rata-rata hanya 3,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Angka yang sangat tidak wajar untuk sebuah negeri bahari. Justru bangsa-bangsa lain yang paling menikmati kekayaan laut Indonesia.

Kerugian Indonesia akibat penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) minimal mencapai 20 miliar dolar AS atau Rp 240 triliun per tahun.

Untuk mengatasi persoalan illegal fishing tersebut, Susi mengimplementasikan prinsip tiga pilar: kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Tiga pilar inilah yang menjadi misi Susi Pudjiastuti tatkala dirinya didapuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja, guna mewujudkan visi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo yakni laut sebagai masa depan bangsa.

Berdasarkan prinsip tiga pilar itu, di awal jabatannya sebagai Menteri KKP, Susi langsung menyatakan perang dengan para pencuri ikan. Ia mengancam akan meledakkan dan menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan.

Ternyata gertakan Susi bukan isapan jempol belaka. Selama 5 tahun masa jabatannya, sudah ratusan kapal pencuri ikan yang ditenggelamkan.

Menurut Susi, segala kebijakannya tersebut bukan untuk menghambat bisnis para pengusaha perikanan, tetapi justru untuk menciptakan iklim bisnis yang bagus untuk seluruh pelaku usaha perikanan termasuk para nelayan kecil yang selama ini terpinggirkan.
“Pengaturan penangkapan ikan di laut selalu positif karena akan meningkatkan produktivitas laut itu sendiri. Produksi ikan akan lestari dan terhindar dari over fishing,” kata Susi saat itu.

Upaya Susi memerangi illegal fishing pun berhasil. Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan terus melejit, bahkan selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 2019, pertumbuhan ekonomi sektor perikanan sebesar 5,81 persen atau senilai Rp 420 triliun, sementara pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen.

Kesejahteraan nelayan dan para pelaku usaha perikanan juga terus meningkat, tercermin dari terus meningkatnya nilai tukar nelayan (NTN). NTN adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan. Nilai tukar nelayan yang pada Januari 2015 sebesar 105,48 terus meningkat hingga menjadi 114,28 pada Oktober 2019.

Pemerintah juga diuntungkan karena penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari sektor perikanan meningkat. Pada 2018, penerimaan pajak dari sektor perikanan mencapai Rp 1,64 triliun, meningkat 23 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,34 triliun.

Kembali memburuk
Namun sayang, Jokowi tak lagi mengangkat Susi dalam periode keduanya. Padahal, keberhasilan Jokowi memenangi pilpres pada 2019, tak lepas dari kecintaan masyarakat kepada Susi yang akhirnya berdampak ke elektabilitas Jokowi karena rakyat berharap Jokowi akan Kembali mmeilih Susi sebagai Menteri.

Tersisihnya susi dari cabinet kedua Jokowi jelas karena lobi-lobi mafia perikanan yang tak ingin Susi Kembali berkuasa.

Setelah Susi tak menjabat, praktik illegal fishing di perairan Indonesia kembali marak. Kapal-kapal asing mulai kembali berani memasuki perairan Indonesia untuk mencuri ikan.

Ini terjadi karena pemerintahan Jokowi periode kedua tak lagi tegas terhadap kapal ikan asing dengan tak ada lagi hukuman berupa penenggelaman kapal seperti era Susi. Padahal, penenggelaman kapal inilah yang membuat efek jera sehingga kapal ikan asing tak lagi mencuri ikan di perairan Indonesia.

Penenggelaman kapal ditakuti asing karena tak ada lagi kesempatan untuk bernegoisasi dan berkongkalikong. Tanpa penenggelaman kapal, para pencuri ikan merasa masih ada kesempatan untuk menyelamatkan diri.

Selain pencurian ikan kembali marak, ekspor benih lobster yang sebelumnya dilarang Susi juga kembali diperbolehkan oleh Edhy Prabowo saat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru.

Seperti halnya Susi, publik juga menilai kebijakan ekspor benih lobster ini berbahaya dan berpotensi menghilangkan lobster dari perairan Indonesia. Sebab, lobster masih menjadi plasma nutfah atau species yang belum bisa dipijahkan secara buatan oleh manusia.

Jika benih lobster terus diambil dari alam untuk diekspor, maka yang jadi dewasa akan berkurang. Akibatnya, jumlah induk lobster akan semakin sedikit sehingga benih-benih lobster yang diproduksi juga kian menyusut. Jika siklus ini terus berlangsung, tentu lobster akan punah.

Kebijakan tersebut menjadi bumerang bagi Edhy Prabowo. Setelah melalui rangkaian proses hukum, ia dipidana karena terbukti menerima suap miliaran rupiah dari perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benih lobster dan perusahaan forwarder yang mendapat hak monopoli pengangkutan ekspor benih lobster.

Setali tiga uang, Menteri pengganti Edhy, yakni Sakti Wahyu Trenggono juga melegalkan kembali kebijakan-kebijakan yang dilarang Susi seperti pemberian izin kapal eks asing dan ekspor benih lobster.

Tak heran, illegal fishing terus terjadi hingga kini. Terakhir, pada April 2024, terungkap kasus kejahatan multidimensi, yakni pencurian ikan oleh kapal asing, penyelundupan bahan bakar minyak bersubsidi, dan perbudakan anak buah kapal di kawasan Laut Arafuru, Maluku.

Dari hasil pemeriksaan, kapal ikan Indonesia KM MUS terindikasi menerima 100 ton ikan hasil alih muatan dari dua kapal asing ilegal, yakni KIA RZ 03 dan 05. Sebanyak 100 ton ikan itu diduga merupakan hasil tangkapan kapal asing selama lima hari, dengan jenis ikan antara lain ikan layur, kakap merah, dan kakap putih.

Sebaliknya, KM MUS memasok BBM yang diduga jenis bersubsidi ke dua kapal asing tersebut di tengah laut. Pada kapal asing itu, ditemukan BBM solar pada palka-palka ikan. KM MUS juga terindikasi mendistribusikan 58 anak buah kapal (ABK) asal Indonesia ke kapal asing ilegal tersebut.

Kesimpulannya, sejak Jokowi menjabat hingga akhir masa jabatannya, praktik illegal fishing masih saja marak. Sempat turun saat KKP dipimpin Susi, namun marak kembali saat Susi lengser.

Jokowi memang meninggalkan legacy berupa pembanguan infrastruktur. Namun Jokowi juga akan dikenang mewariskan program yang mangkrak yakni menjadi poros maritim dunia.

Tim Riset Maritimenews