ABK Indonesia Jadi Korban, ASEAN Harus Berantas Perdagangan Manusia
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengkhawatirkan banyaknya Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang rentan menjadi korban human trafficking atau perdagangan manusia. Negara anggota ASEAN diminta untuk bahu-membahu memberantas hal itu untuk melindungi hak asasi manusia (HAM).
Susi Pudjiastuti mengakui bahwa pihaknya sulit untuk membongkar praktik perdagangan manusia yang terjadi di laut. Kerjasama antar negara ASEAN harus dilakukan untuk membongkar praktik perdagangan manusia. Apalagi, Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal atau Satgas 115, beberapa kali menemukan praktek perdagangan orang di laut.
“Modus operandinya beragam. ABK Indonesia ada diluar sana, mereka ditempatkan bukan di negara asalnya. Kerap kali mereka yang menjadi korban perdagangan manusia seperti menjadi pekerja industri penangkapan ikan ditaruh di luar negaranya sendiri. Ini kita temukan di Bangladesh, Phuket,” kata Susi di Jakarta, Senin, (15/8).
Ditambahkannya, dari sekitar 700 ribu orang Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di luar negeri, setengah diantaranya dinilai sangat rentan menjadi korban dalam praktik. Padahal, data Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia (KPPI) menyebutkan bahwa saat ini ada 210.000 ABK asal Indonesia yang bekerja di luar negeri.
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa menilai bahwa kejahatan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing) atau praktik penangkapan ikan secara ilegal dapat menjadi pintu masuk kejahatan lainnya. Kejahatan lain yang timbul sebagai dampak dari praktik illegal fishing antara lain perdagangan manusia hingga perbudakan Anak Buah Kapal (ABK).
“Illegal fishing ini musuh penting yang harus diperangi, harus lawan karena ini pintu masuk bagi kejahatan lainnya,” kata Mas Achmad Santosa.
penulis: Ismadi Amrin
