JAKARTA, NMN – Setelah resmi mengelola Pelabuhan Ajibata dan Pelabuhan Ambarita, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP segera melakukan upaya pengembangan. Pengembangan tersebut akan dilakukan dengan meningkatkan sistem reservasi dalam menciptakan pengalaman layanan prima yang lebih baik.
Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/8) menuturkan, pihaknya akan mengelola dua pelabuhan tersebut dengan menghadirkan fasilitas sarana dan prasarana yang mengutamakan keamanan dan kenyaman pengguna jasa, dan perbaikan di fasilitas umum.
“Kami juga bekerja sama untuk menghadirkan tenant dan UMKM di pelabuhan,” ujar Shelvy.
ASDP resmi mengelola Pelabuhan Ajibata dan Pelabuhan Ambarita dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan Operasional Barang Milik Negara (KSPO BMN). Skema ini dapat mengoptimalkan pendapatan.
Secara bisnis, lanjut Shelvy, KSPO BMN menjadi skema baru bagi ASDP dan diharapkan hal tersebut dapat terus digunakan perusahaan dalam pengembangan bisnisnya. Dia menegaskan, posisi ASDP dengan kekuatan sebagai BUMN yang memiliki izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) menjadi kekuatan untuk melebarkan sayap bisnis di bidang pengelolaan.
Menurutnya, KSPO BMN Pelabuhan Ajibata dan Ambarita merupakan skema bisnis baru yang diharapkan dapat saling menguntungkan kedua belah pihak. Sebagai BUMN, KSPO BMN tersebut menurutnya juga berdampak positif.
“Keuntungan yang dihasilkan tidak saja menambah penerimaan negara tetapi juga bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat,” ungkap Shelvy.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) menandatangani perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Operasional Barang Milik Negara (KSPO BMN) Pelabuhan Ajibata dan Pelabuhan Ambarita yang terletak di Kawasan Danau Toba.
Dalam penandatanganan yang dilakukan padaa Senin (15/8) tersebut, PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) diwakili oleh Direktur Perencanaan dan Pengembangan, Harry Mac.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Marta Hardisarwono menyatakan bahwa saat ini pemerintah terus mendorong pengoptimalan Barang Milik Negara (BMN), hal tersebut dilakukan untuk meningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui skema pembiayaan KPBU maupun KSP pada BMN kepada pihak lain.
“Di samping itu pengelolaan Pelabuhan Ajibata dan Pelabuhan Ambarita termasuk pemanfaatan fasilitas utama dan penunjang yang ada diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, dan mendorong partisipasi masyarakat maupun pihak lain ikut serta melalui skema kerja sama dengan pihak pengelola dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujar Marta.
