Perguruan Tinggi Berperan Penting dalam Ekonomi Biru

92

JAKARTA, NMN – Dalam mewujudkan sektor perikanan berkelanjutan salah satu sinergi yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi adalah memperkuat program penelitian dan mengembangkan inovasi teknologi di bidang kelautan dan perikanan.

Hasil penelitian menjadi komponen penting untuk menghadirkan kebijakan serta program kerja berbasis ekonomi biru. Sedangkan inovasi teknologi dapat mendorong produktivitas dan kualitas hasil perikanan yang ramah lingkungan.

“Kalau kita berbicara ekologi itu derajatnya lebih tinggi (dari aspek ekonomi). Sumber daya di perguruan tinggi harus dimanfaatkan untuk meneliti lebih dalam lagi. Di sinilah peran pemerintah bersama perguruan tinggi, untuk meneliti lebih dalam dan bersama-sama menyuarakan pentingnya prinsip Ekonomi Biru,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Jumat (23/9).

Menurutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong generasi muda terlibat langsung dalam pemanfaatan sumber daya alam perikanan sebagai peluang usaha, sekaligus berkomitmen menjaga keberlanjutannya.

Ia pun menegaskan, perguruan tinggi memiliki posisi sebagai learning center; center of excellent; diseminasi (pelibatan publik); scientific based (riset, inovasi & solusi); kolaborasi dan knowledge sharing; serta penyedia SDM ataupun pelibatan generasi muda.

Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mengatakan saat ini KKP berkomitmen menjaga ketahanan pangan dunia, melalui strategi ekonomi biru dengan mengimplementasikan lima program prioritas, sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kesehatan ekologi dan pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.

Kelima program strategis tersebut adalah, perluasan wilayah konservasi laut dengan target 30 persen; penangkapan ikan terukur berbasis quota dan zona penangkapan; pengembangan budidaya laut, pesisir dan tawar; pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau kecil; serta pengelolaan sampah laut.

“Kebijakan penangkapan ikan terukur merupakan reformasi pengelolaan perikanan melalui penetapan enam zona penangkapan di 11 wilayah pengelolaan perikanan. Kebijakan ini, berbasis output control,” terangnya.

Keberhasilan kebijakan penangkapan ikan terukur tentunya sangat ditentukan oleh kesiapan sistem informasi teknologi dan transformasi digital dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

“Untuk itu KKP mengembangkan Command Center guna mengawasi aktivitas perikanan di perairan Indonesia, melalui data satelit yang merekam dan melaporkan aktivitas penangkapan ikan secara real-time dan berkesinambungan,” ujar Nyoman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here