DJBC Incar Pelabuhan “Tikus”

0
37
Tanjung Priok Port (Photographer: Agus Widjayanto/NMN)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berniat menertibkan pelabuhan “tikus” di sejumlah daerah. Hal ini menjadi bagian dari strategi reformasi kepabeanan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi sekaligus menciptakan keadilan dan melindungi industri dalam negeri.

“Setelah penegakan hukum di operasional kepabeanan jalan, kami akan masuk ke perbaikan kebijakan. Salah satunya penertiban pelabuhan tikus. Sebab, kalau penertiban tidak dilakukan secara serentak dan multidimensi, penyelundupan akan terus berjalan melalui lubang yang masih tersedia,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi di Jakarta, Minggu (16/7).

Untuk itu, Heru melanjutkan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain akan mengidentifikasi terlebih dahulu pelabuhan-pelabuhan yang menjadi langganan pintu masuk barang selundupan. Setelah targetnya jelas, penertiban dilakukan.

Pelabuhan tikus merupakan salah satu pintu masuk barang selundupan ke dalam wilayah Indonesia.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa eksitensi pelabuhan tikus terjaga berkat beking oknum aparatur negara.

Dengan adanya kerja sama dan kesepahaman dengan sejumlah aparatur negara, DJBC berkomitmen menertibkan pelabuhan tikus yang banyak tersebar di sejumlah daerah pesisir di Indonesia. Kerja sama dan kesepahaman tersebut dicapai dalam rapat koordinasi di Kantor Pusat DJBC di Jakarta, pekan lalu.

Hadir dalam kesempatan itu Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Porli Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmayanto, Jaksa Agung HM Prasetyo, Wakil Ketua KPK Satu Situmorang, dan Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin.

“Ini momentum bagi semua petugas, baik di pengambil kebijakan maupun operasional, untuk bertindak profesional,” kata Heru.

Oknum aparatur

Tito dalam keterangan pers seusai rapat koordinasi pekan lalu mengakui persoalan penyelundupan bukan saja soal sistem yang belum efektif, melainkan juga karena adanya oknum aparatur negara dari sejumlah instansi.

Terhadap instansi yang dipimpinnya, Tito berjanji akan mengawasi secara ketat dan keras. Hal ini terutama relevan untuk polisi air dan kepolisian resor di pelabuhan-pelabuhan besar. Pengawasan akan melibatkan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

“Saya sudah berikan peringatan kepada mereka bahwa sesuai arahan dari Menteri Keuangan agar move on. Mari kita lihat ke depan. Perbaiki. Jangan sampai ada main-main.” Kata Tito.

Sejalan dengan itu, Tito juga berkomitmen menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi. Bagi yang berprestasi akan diberikan pengahargaan. Sebaliknya, bagi yang tidak berprestasi atau bahkan masih main mata akan mendapatkan sanksi.

“Saya juga sampaikan di forum, kalau pendapatan negara naik, mohon bisa perhatikan kesejahteraan anggota Polri dan TNI. Sekarang remunerasi Polri baru 53 persen dan TNI baru 60 persen. Sementara DJBC sudah 100 persen. Kalau penerimaan negara berhasil naik, tolong di bantu sehingga kami pun bisa bersih-bersih di lingkungan kepolisian,” kata Tito.

Reformasi kepabeanan

Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan reformasi di bidang kepabeanan. Hal ini dimulai dengan integrasi data antara DJBC dan Direktorat Jenderal Pajak. Sasaran integrasi data ini adalah penertiban importir yang kedapatan tidak patuh secara administrasi. Hasilnya, sekitar 750 importir sudah diblokir.

Selanjutnya, reformasi merambah operasional lapangan. Ini memerlukan kerja sama dan kesepahaman dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait, diantaranya TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung.

Pada tahap berikutnya, Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan penertiban pada tingkat operasional lapangan. Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu menjalin kerja sama dan kesepahaman di antara para pemangku kepentingan.

“Penertiban di sisi operasional dengan cara turun ke lapangan penting. Sebab, tertib administrasi tidak selalu mencerminkan tertib operasional di lapangan,” kata Heru

Pelabuhan utama

Fokus penertiban adalah pelabuhan utama, meliputi Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Cikarang Dryport, dan Belawan. Agar penertiban efektif, operasi juga akan dilakukan di Selat Malaka.

“Jangan sampai penertiban hanya dilakukan di pelabuhan utama sehingga penyelundupan nanti bergeser di pelabuhan-pelabuhan tikus,” kata Heru. (Ags)

 

Sumber: Kompas

maritimenews – who has written posts on Nusantara Maritime News.


NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

three × 4 =