JAKARTA, NMN – Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17 ribu pulau dan panjang garis pantai lebih dari 108 ribu kilometer. Indonesia juga memiliki kekayaan hayati laut yang besar di dunia.
Dengan potensi tersebut sudah selayaknya Indonesia menjadi poros maritim dunia. Hal tersebut disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Puncak Peringatan Hari Maritim Nasional Tahun 2021, Kamis (23/09) secara virtual.
“Identitas Indonesia sebagai bangsa maritim harus terus-menerus kita pulihkan dan kita kokohkan. Bukan melalui jargon-jargon kemaritiman semata, tetapi melalui kerja nyata di berbagai bidang,” ujar Presiden Joko Widodo.
Untuk itu, Kepala Negara menekankan bahwa bangsa Indonesia harus bekerja keras untuk meningkatkan konektivitas laut serta meningkatkan keamanan maritim untuk melindungi kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. “Kita harus memberdayakan potensi maritim untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan untuk meningkatkan nilai tambah, serta mempersatukan negara kita Indonesia,” imbuhnya.
Presiden menyampaikan, pemerintah telah dan terus bekerja untuk meningkatkan konektivitas seluruh pulau di Nusantara. Ini antara lain dilakukan melalui pembangunan pelabuhan besar maupun pelabuhan kecil di pulau-pulau kecil dan terisolir.
“Juga menghubungkannya melalui program tol laut untuk mempermudah mobilitas barang dan orang antarpulau dalam rangka menjamin pelayanan masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal,” ujarnya.
Walaupun lokasinya jauh dari pusat-pusat kegiatan ekonomi nasional, imbuh Presiden, pulau-pulau terpencil dan masyarakat pantai juga memiliki potensi perekonomian yang tinggi.
“Potensi industri pangan yang berbasis laut seperti perikanan dan hayati laut, potensi pariwisata maritim dengan memanfaatkan kekayaan dan keindahan laut, potensi industri obat dan suplemen kesehatan berbasis kekayaan hayati dan nabati laut, bisa menjadi basis pertumbuhan ekonomi Indonesia yang merata ke seluruh pelosok Nusantara,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menekankan bahwa dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi menempati posisi sangat strategis untuk mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Pemanfaatan dan pengembangan iptek di dunia perkapalan dan pertumbuhan industri perkapalan dalam negeri harus terus-menerus kita upayakan. Bukan hanya industri pembuatan kapal saja, tetapi juga industri jasa perhubungan dan jasa logistik berskala global harus terus kita kembangkan. Kita harus menjadi raja di laut kita,” tegasnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah sedang menyiapkan peta jalan pembangunan berbasis kemaritiman hingga 2045 untuk mendukung visi Indonesia menjadi poros maritim dunia.
Menurut Luhut, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional harus mempertimbangkan jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan sebagai wujud visi agar Indonesia bisa menjadi pusat peradaban maritim dunia.
“Tahun 2025, rencana pembangunan jangka panjang nasional yang pertama akan berakhir dan kita akan memasuki periode perencanaan jangka panjang berikutnya 2025-2045. Ini kesempatan yang baik untuk memasukkan pemikiran jangka panjang pembangunan kemaritiman,” kata Luhut.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) terus mengawal penyusunan Haluan Maritim Nasional (HMN) 2045 yang berisi konsep pembangunan kemaritiman dan investasi, dalam rangka persiapan RPJP tahun 2024-2045.
Indonesia memiliki visi Maritim 2045 untuk menjadi pusat peradaban maritim dunia. Sumbangan ekonomi maritim terhadap PDB diharapkan dapat meningkat, dari sebesar 6,4 persen pada 2015 menjadi 12,5 persen pada 2045. Guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim, diperlukan tiga langkah transformasi, yaitu transformasi cara pandang/paradigma, transformasi ekonomi, dan transformasi kelembagaan/tata kelola.
