Bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan, Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) melaksanakan peluncuran pembiayaan perdana Sistem Resi Gudang (SRG) dan rumput laut.
Pembiayaan ini diluncurkan perdana di Pelabuhan Benoa dengan pengelola gudang ikan PT Perikanan Nusantara serta pengelola gudang rumput laut milik Koperasi Serikat Pekerja Merdeka Indonesia.
Direktur LPMUKP Syarif Syahrial dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (27/11), mengatakan Sistem Resi Gudang (SRG) berdampak sangat positif untuk mencegah terjadinya fluktuasi harga produk yang dipengaruhi unsur musiman.
Ia menjelaskan bahwa peluncuran ini merupakan awalan untuk pelaksanaan program yang telah dirancang jauh hari bersama Bappebti Kementerian Perdagangan, Ditjen PDSPKP dan PT Kliring Berjangka Indonesia. Sistem Resi Gudang sangat penting untuk memberikan kepastian harga.
“Terkadang, pembudidaya rumput laut kita dihadapkan turunnya harga ketika produksi melimpah. Diharapkan dengan sistem ini, pembudidaya tidak perlu khawatir lagi terhadap ancaman penurunan harga saat panen. Di lain sisi, pinjaman resi gudang dengan jaminan persediaan ini, dapat tetap memberikan akses permodalan bagi pembudidaya pada musim tanam berikutnya” jelas Syarif.
Syarif juga menerangkan bahwa nilai pinjaman yang diberikan sebesar 70 persen dari nilai stok yang tercantum dalam resi gudang. Ketika harga kembali meningkat, petani rumput laut dapat menjual produknya.
“Harapan kami kesejahteraan pembudidaya rumput laut dapat terus meningkat dengan adanya kepastian harga ini akibat adanya sistem resi gudang” tutup Syarif.
Syarif Syahrial mengungkapkan, hingga 31 Oktober 2020, pihaknya telah menyalurkan pinjaman modal senilai Rp601 miliar.
Pinjaman modal itu diperuntukan untuk nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, petambak garam, serta pelaku usaha di wilayah pesisir.
“Selama 2020 itu penyaluran senilai Rp 601 miliar. Kalau proposal pengajuan yang masuk sudah lebih dari Rp2 triliun. (Pandemi) ini memang di luar ekspektasi tapi kami sedang menyiapkan strategi,” kata Syarif.
LPMUKP merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberikan kemudahan pendanaan, melalui penyediaan akses modal usaha dan fasilitas jaminan kredit untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.
Syarif mengakui, banyak kendala yang dihadapi BLU LPMUKP dalam menyalurkan permodalan bagi masyarakat kelautan dan perikanan melalui pengelolaan dana bergulir dengan pendampingan ini. Salah satunya, minimnya personel. “Dari Itjen juga mengakui bahwa LPMUKP kekurangan staf untuk penyaluran,” tegasnya.
Karena itu, tahun ini pihaknya akan melakukan open recruitment untuk staf dan hal itu sudah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
