Minim Investasi Pelabuhan, Biaya logistik Meningkat

Reformasi di sektor logistik di Indonesia harus secepatnya dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam hal infrastruktur pelabuhan. Minimnya investasi infrastruktur pelabuhan di Indonesia telah berdampak pada tingginya biaya logistik.

Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop dalam paparannya di Jakarta, Selasa (22/3) mengatakan tingginya biaya logistik di Indonesia karena rendahnya pemanfaatan aset-aset logistik.

“Faktor lain dibalik inefisiensi logistik di Indonesia adalah belum jelasnya pemisahan peran antara Otoritas Pelabuhan dan Operator Pelabuhan, yang menyebabkan rendahnya investasi pada infrastruktur pelabuhan,” kata Diop.

Dalam laporan Indonesia Economic Quarterly edisi Maret 2016, Bank Dunia memandang sektor logistik di Indonesia perlu meningkatkan investasi, khususnya untuk infrastruktur pelabuhan.

Sesuai UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Otoritas Pelabuhan seharusnya bertanggung jawab melakukan pembangunan infrastruktur pelabuhan. Namun, pada prakteknya, investasi pada infrastruktur pelabuhan dilakukan oleh operator pelabuhan.

Diop menilai kondisi ini menyebabkan minimnya infrastruktur pada pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, terutama di kawasan timur.

“Di kawasan timur, pelabuhan banyak dalam kondisi yang tidak layak dan rendah produktivitasnya. Kapasitas pelabuhan yang terbatas tersebut akan menghambat peningkatan arus barang,” ujarnya.

Ketidakjelasan implementasi regulasi di atas, menyebabkan negara gagal menjadi regulator yang efektif di pelabuhan. Perusahaan seperti Pelindo I-IV yang mengoperasikan pelabuhan bahkan kadang secara efektif bertindak sebagai regulator di hadapan pengguna jasa kepelabuhanan.

“Kami menginginkan pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi di sektor logistik guna mengembangkan daerah terpencil sekaligus untuk menciptakan diversifikasi ekonomi. Pemerintah perlu memperjelas peran otoritas pelabuhan dan operator pelabuhan dalam pengembangan dan pengelolaan pelabuhan, agar tercapai kepastian investasi yang memadai pada infrastruktur pelabuhan,” pungkasnya.

 

Penulis: Ismadi Amrin

Latest Article

Gagalnya Jokowi Menjadikan Laut sebagai Masa Depan Bangsa

0
Presiden Jokowi bolehlah sedikit berbangga dengan pencapaian pembangunan infrastrukturnya yang lumayan mentereng. Selama hampir 10 tahun kepemimpinannya, telah terbangun 1.885 km jalan tol, 32.000...

Sektor Perikanan Tangkap Perlu Dikelola Secara Multifungsi dan Berkelanjutan

0
YOGYAKARTA – Dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar di Universitas Gadjah Mada (UGM) Kamis (28/12/2023), Profesor Suadi menyampaikan urgensi pengelolaan multifungsional sektor perikanan tangkap...

Kolaborasi DP World – Maspion Group Membangun Terminal Petikemas di Jatim

0
JAKARTA, NMN- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan dukungan terhadap kolaborasi yang akan terjadi antara perusahaan global swasta DP World Dubai dengan perusahaan swasta...

Kemenhub Mulai Lakukan Persiapan Uji Petik Kelaiklautan Kapal Penumpang Jelang Nataru

0
MAKASSAR, NMN - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, menekankan pentingnya transportasi laut sebagai pilihan utama masyarakat dalam perjalanan antar pulau selama periode Natal 2023 dan...

Pemerintah Indonesia Hadiri Sidang Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Container ke-9 di London

0
LONDON, NMN - Pemerintah Indonesia telah menghadiri Sidang Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Container (CCC) ke-9 yang berlangsung dari Rabu (20/9) hingga Kamis...

Related Articles