JAKARTA, NMN – Sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Pelabuhan Depapre Pelabuhan Depapre di Kabupaten Jayapura, Papua, akan terus dikembangkan, antara lain dengan membangun jalan Sentani Depapre sebagai jalan akses menuju ke pelabuhan.
Karenanya, saat ini Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan Pelabuhan Depapre sebagai hub wilayah Indonesia bagian timur. Kedepan, Pelabuhan Depapre akan menjadi Pelabuhan Utama yang diharapkan dapat menggeliatkan ekonomi di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya
“Untuk itu, sejumlah persiapan harus dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan yang melayani kegiatan peti kemas dan kapal penumpang perintis tersebut,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat pembicara kunci dalam FGD “Review Strategi Akselerasi Pengembangan Pelabuhan Depapre dan Infrastruktur Jalan Sentani Depapre Menuju Kebangkitan Ekonomi Masyarakat” pada Selasa (11/01).
Pelabuhan Depapre memiliki letak yang strategis, yaitu berada di Teluk Tanah merah yang menghadap langsung ke Samudera Pasifik yang dapat menjadi gerbang perdangangan internasional, terutama di wilayah Asia Pasifik.
“Harapan kami seluruh pemangku kepentingan baik dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan unsur terkait lainnya, bersama-sama berperan aktif dan berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kinerja Pelabuhan Depapre,” kata Menhub.
Sejak awal tahun 2021, lanjut Menhub, pelabuhan ini telah melayani rute baru tol laut yang menghubungkan wilayah Papua dan Papua Barat. Menhub menjelaskan, saat ini perlu dilakukan upaya meningkatkan muatan balik dari timur ke barat.
“Papua memiliki potensi komoditi yang banyak sekali mulai dari ikan, rumput laut, kayu, dan lain sebagainya. Kalau ini diusahakan, akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Papua dan juga dapat mengoptimalkan kinerja kapal tol laut karena tidak ada muatan yang kosong,” ujar Menhub.
Kemenhub mulai membangun Pelabuhan Depapre baik pada sisi darat maupun laut pada tahun 2015 hingga 2020, dengan total investasi sekitar Rp175 milyar menggunakan APBN. Pembebasan lahan telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2007 s.d 2013 dengan luas lahan 24,83 hektare dari total 74 hektar lahan yang dibutuhkan. Pekerjaan reklamasi juga telah dikerjakan dengan luasan sekitar 15,67 hektare.
