JAKARTA, NMN – Pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis kepelabuhanan saat ini menjadi sebuah keharusan. Besarnya potensi bisnis maritim di Indonesia harus diiringi perbaikan dari sisi jasa pelayanan pelabuhan yang lebih efisien.
Arah kebijakan utama transportasi laut nasional pada 2020-2024 adalah mewujudkan logistik maritim dalam negeri yang dapat berdaya saing, peningkatan konektivitas terhadap jaringan pelayanan internasional, pengembangan pelabuhan hub internasional dan pelabuhan pendukung tol laut.
Dari sisi armada, pemerintah mencoba memperkuat armada perkapalan nasional dalam mendukung sistem logistik. Ada enam poin penting dalam upaya memperkuat armada perkapalan, mulai dari sisi ekonomi, knowledge and skill, kemampuan teknologi, hingga regulasi.
Armada kapal berbendera Indonesia yang sudah terdaftar di Kemenhub ada beberapa jenis, secara jumlah cukup banyak. Hingga beberapa tahun ke depan akan terus meningkat seiring kebutuhan maupun tingkat pelayanan terhadap sistem logistik nasional.
Permasalahan logistik nasional adalah biaya logistik yang relatif tinggi di kawasan Asia. Porsi biaya logistik mencapai 40% dari harga ritel barang.
Selain pembangunan fisik, pemberdayaan Teknologi Informatika (TI) dalam pengelolaan sebuah pelabuhan perlu dipelajari dan diaplikasikan secara baik dan tepat. Pengaplikasiannya harus mampu mengefisiensikan kinerja pelabuhan. Di tengah keterbatasan untuk membangun pelabuhan yang besar, ada banyak ruang tercipta dengan keberdaaan TI.
Sistem TI yang akan dikembangkan dan diterapkan diharapkan mampu mengintegrasikan data dari perusahaan pelayaran, jasa pengangkutan, bea cukai, hingga polisi air dan lembaga-lembaga pemerintahan. Sistem ini juga diharapkan mampu menggerakkan armada kapal.
Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (Indonesian National Shipowners Association/INSA) meminta pemerintah memprioritaskan kelancaran layanan bongkar muat peti kemas di pelabuhan sebagai kunci mengevaluasi dan memperbaiki sistem logistik nasional.
Dengan memprioritaskan kelancaran layanan bongkat muat petikemas, waktu tunggu atau dwelling time akan berkurang sesuai target pemerintah.
Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto menjelaskan, pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk mengevaluasi layanan di pelabuhan, yang bertujuan untuk menekan biaya logistik.
Sebanyak 25 pelabuhan di Indonesia bakal mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang secara fisik lewat Inaportnet. Hingga 2021 secara total telah Inaportnet telah dikembangkan di sebanyak 77 pelabuhan baik pelabuhan kelas utama, kelas 1, 2,3, 4, dan Unit Pelayanan Publik (UPP).
“Pengembangan Inaportnet dimulai pada 2016 di pelabuhan utama yakni Makassar, Belawan, Tanjung Perak, dan Tanjung Priok. Kemudian pada 2017 terdapat penambahan sebanyak 12 Pelabuhan pengembangan di pelabuhan kelas 1 dan sebagian kelas 2. Berlanjut pada 2018 Inaportnet barang di lima Pelabuhan pengembangan modul barang di lima Pelabuhan integrasi,” kata Kasubdit Sistem Informasi dan Sarana Prasarana Angkutan Laut Kemehub, Eko Sudarmanto baru-baru ini.
Memasuki 2019, ada penambahan 16 Pelabuhan termasuk kelas 3 dan 4. Lalu pada 2020 penambahan 21 pelabuhan kelas 3 dan 4 serta UPP. Hingga akhir tahun lalu atau pada 2021, terdapat penambahan 23 pelabuhan kelas 3 dan 4 serta integrasi.
“Akan dikembangkan Inaportnet di 25 pelabuhan pada 2022. Ke depan semua harus terdigitalisasi. Ini tantangan besar kita karena kondisi masing-masing pelabuhan berbeda dan masih banyak kekurangan di infrastruktur tiap pelabuhan,” ujar Eko.
Pengembangan Inaportnet tentunya tidak bergerak sendiri tetapi akan menjadi mitra dengan aplikasi lainnya supaya bisa berlangsung secara bersama-sama. Inaportnet juga akan terkoneksi dengan prises trucking serta kenavigasian kapal.
Bahkan juga dengan lintas lembaga seperti Kementerian Perdagangan. Tak hanya itu, data manifestasi muatan juga akan terintegrasi dengan angkutan mineral dan batubara. Oleh karena itu, dia berpendapat Inaportnet harus berbenah menyesuaikan tuntutan yang ada.
TI apapun bentuknya, termasuk Inaportnet, sangatlah membantu pengaturan lalu lintas kapal. Kombinasi dari pembangunan fisik dan pemberdayaan TI, perlu segera dipelajari dari berbagai pelabuhan ternama dunia yang memiliki kinerja yang sangat baik untuk segera diterapkan di Indonesia.
Untuk menuntaskan persoalan logistik dan mahalnya biaya angkut adalah dengan memaksimalkan efisiensi di pelabuhan sehingga harga barang dapat diturunkan. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan produktifitas yang didukung infrastruktur pelabuhan yang baik dan sumberdaya yang berkualitas, serta dengan bekerja cerdas dalam membangun.
Harus dipahami juga, membangun pelabuhan bukan sekedar untuk mengefisiensikan logistik di negeri ini, pelabuhan adalah sebuah tujuan tersendiri, tujuan wisata bagi pelancong tentunya pelabuhan harus rapi, teratur, serta bersih dari sampah dan segala macam polusi. Bila tiap pelabuhan di Indonesia dapat diefisiensikan dengan segera, bangsa ini segera menjadi bangsa yang besar.
Sistem Inaportnet ini memberikan manfaat antara lain menjamin transparansi pelayanan kapal dan barang di pelabuhan, menjamin rasa keadilan pelayanan (first come first served), mempercepat penyelesaian pelayanan kapal dan barang, meminimalisasi biaya yang diperlukan dalam penanganan pelayanan kapal dan barang, meningkatkan validitas dan akurasi data yang terkait dengan kegiatan pelayanan kapal dan barang, dan meningkatkan daya saing nasional dan mendorong masuknya investasi.
