RUU Landas Kontinen Masuk Prolegnas 2021

JAKARTA, NMN – Rancangan Undang-Undang (RUU) Landas Kontinen yang diinisiasi oleh pemerintah saat ini telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021.

Hadirnya RUU tersebut untuk memperkuat dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya dalam hal perundingan atau klaim penyelesaian batas maritim dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Pamuji Lestari mengatakan sejak tahun 2017, KKP telah bertindak sebagai pemrakarsa dari pemerintah untuk menyampaikan RUU Landas Kontinen kepada Presiden dan telah dilakukan penelaahan oleh Kementerian dan Lembaga terkait.

“KKP terus menjaring aspirasi akademisi dan pakar di bidang kelautan untuk menyempurnakan muatan RUU ini,” kata Pamuji dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (3/12).

Ia menjelaskan, pemanfaatan landas kontinen di Indonesia saat ini meliputi sumber daya hayati seperti perikanan serta eksplorasi dan eksploitasi sumber daya non hayati seperti minyak dan gas bumi, mineral, penggelaran pipa dan kabel bawah laut, bangunan laut, penelitian konservasi berbasis geofisik dan penelitian lokasi gunung api bawah laut. Selain itu, KKP juga ingin mendorong pemanfaatan biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, produksi garam dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam (BMKT).

“RUU Landas Kontinen tidak hanya memuat tentang pemanfaatan saja akan tetapi juga memuat tentang perlindungan lingkungan laut seperti pencegahan pencemaran, perusakan lingkungan, upaya penanggulangan, rehabilitasi serta pemulihan,” ujarnya.

Akademisi Universitas Gadjah Mada, I Made Andi Arsana mengimbau agar ruang laut Indoensia dapat terjaga, diperlukan kemampuan mendeteksi dan menjaga wilayah laut melalui patroli.

“Kalau tidak ingin ruang laut disalahgunakan oleh pihak lain, maka kita harus melengkapi diri dengan kemampuan untuk mendeteksi, kemampuan untuk menjaga dan kemampuan untuk patroli di wilayah perairan Indonesia,” jelasnya.

Latest Article

Gagalnya Jokowi Menjadikan Laut sebagai Masa Depan Bangsa

0
Presiden Jokowi bolehlah sedikit berbangga dengan pencapaian pembangunan infrastrukturnya yang lumayan mentereng. Selama hampir 10 tahun kepemimpinannya, telah terbangun 1.885 km jalan tol, 32.000...

Sektor Perikanan Tangkap Perlu Dikelola Secara Multifungsi dan Berkelanjutan

0
YOGYAKARTA – Dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar di Universitas Gadjah Mada (UGM) Kamis (28/12/2023), Profesor Suadi menyampaikan urgensi pengelolaan multifungsional sektor perikanan tangkap...

Kolaborasi DP World – Maspion Group Membangun Terminal Petikemas di Jatim

0
JAKARTA, NMN- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan dukungan terhadap kolaborasi yang akan terjadi antara perusahaan global swasta DP World Dubai dengan perusahaan swasta...

Kemenhub Mulai Lakukan Persiapan Uji Petik Kelaiklautan Kapal Penumpang Jelang Nataru

0
MAKASSAR, NMN - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, menekankan pentingnya transportasi laut sebagai pilihan utama masyarakat dalam perjalanan antar pulau selama periode Natal 2023 dan...

Pemerintah Indonesia Hadiri Sidang Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Container ke-9 di London

0
LONDON, NMN - Pemerintah Indonesia telah menghadiri Sidang Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Container (CCC) ke-9 yang berlangsung dari Rabu (20/9) hingga Kamis...

Related Articles