JAKARTA, NMN – Kementerian Perhubungan bersama pemangku kepentingan terkait terus berupaya menekan biaya logistik nasional, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa (23/11), menjelaskan bahwa upaya yang telah dilakukan Kemenhub untuk menurunkan biaya logistik, yaitu: pertama, menetapkan arah kebijakan pembangunan bidang transportasi laut tahun 2020-2024 untuk mendukung konektivitas maritim nasional.
“Beberapa hal yang menjadi titik berat dari kebijakan tersebut yaitu, dalam rangka perwujudan logistik maritim di dalam negeri, peningkatan konektivitas sarana dan prasarana, pengembangan pelabuhan hub internasional dan pelabuhan pendukung tol laut, keselamatan, regulasi, teknologi informasi, pemanfaatan pembiayaan alternatif dan revitalisasi kelembagaan,” kata Menhub.
Kedua, menerapkan Konsep Hub and Spoke pada pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, sebagai salah satu upaya untuk menunjang program Tol Laut dengan harapan distribusi barang dan pengembangan ekonomi di daerah Terluar, Tertinggal, Terdepan dan Perbatasan (3TP) dapat lebih optimal.
Ketiga, berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga melalui pembentukan National Logistic Ecosystem (NLE), sehingga proses logistik menjadi lebih efisien dan terintegrasi.
Keempat, digitalisasi layanan kepelabuhanan, baik itu digitalisasi perizinan, pelayanan, seperti: SIMLALA, SITOLAUT, dan Inaportnet, yang telah dimanfaatkan oleh 54 pelabuhan.
Lebih lanjut Menhub menjelaskan, saat ini terdapat 636 pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan laut. Ditambah dengan 57 terminal yang merupakan bagian dari pelabuhan, serta 1.321 rencana lokasi pelabuhan.
“Kami terus berupaya untuk menurunkan waktu dwelling time, meningkatkan standarisasi kinerja dan juga melakukan pengelolaan pelabuhan secara terpadu,” kata Menhub.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam webinar bertajuk “Potret Masa Depan Industri Logistik Indonesia di Era Disrupsi”, Selasa (23/11) mengungkapkan, kemampuan mengatasi biaya logistik sangat berpengaruh dalam meningkatkan daya saing Indonesia sebagai negara.
“Efisiensi biaya logistik akan berpengaruh pada meningkatnya perekonomian yang memang kita harus menjadi sentral dua. Di saat bersamaan, kita harus memastikan pembukaan lapangan kerja baru, bagaimana investasi di sektor pelabuhan meningkat,” kata Erick.
Bagi pemerintah sendiri, Erick mengatakan penggabungan Pelindo akan mempermudah koordinasi dengan satu pengelola pelabuhan seluruh Indonesia, meningkatkan kontribusi kepada pendapatan negara melalui dividen dan pajak sejalan dengan meningkatnya profitabilitas, serta penurunan biaya logistik bagi masyarakat.
“Tentu kita juga ingin memberikan dampak langsung kepada masyarakat, baik dari sisi perbaikan infrastruktur hingga pemerataan ekonomi dan kawasan wisata super prioritas di Indonesia timur,” jelasnya.
