JAKARTA, NMN – Dalam mewujudkan infratsruktur transportasi yang lebih baik, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mengupayakan berbagai peluang pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi juga non-APBN.
“Saya telah intensif bicara dengan pihak World Bank, Jepang, dan Korea untuk membicarakan peluang pendanaan proyek-proyek strategis. Ke depan akan kami intensifkan,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya di Jakarta, Selasa (7/6).
Menurut Menhub, pihaknya berupaya mengintensifkan pendanaan kreatif non APBN dan menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur transportasi nasional. Upaya tersebut perlu dilakukan, agar konektivitas antar wilayah di Indonesia dapat terus berjalan di tengah keterbatasan fiskal negara.
Dalam lima tahun terakhir, data yang ada menunjukkan gap yang cukup besar antara pagu kebutuhan dengan alokasi yang diberikan kepada Kemenhub.
Pada tahun 2023, pagu kebutuhan Kemenhub sebesar Rp73,8 triliun, sementara pagu indikatif yang dialokasikan sebesar Rp33,02 triliun atau terdapat selisih/gap sebesar Rp40,78 triliun.
“Gap yang ada ini harus dikreasikan dari pendanaan kreatif (non APBN). Beberapa pendekatan yang melibatkan pihak swasta telah kami lakukan untuk mengembangkan infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara,” ujarnya.
Selain mengintensifkan pendanaan kreatif dan mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU), penentuan skala prioritas pembangunan juga harus dilakukan.
“Seperti yang sudah kami inisiasi di Palembang untuk membangun Pelabuhan di Tanjung Carat. Dimana kami berikan kesempatan kepada BUMD dan swasta untuk mengembangkannya tanpa APBN. Ini akan menjadi format yang akan dilakukan di daerah-daerah lainnya,” katanya.
Selain itu, Menhub menyatakan untuk konektivitas angkutan laut di Indonesia bagian Timur juga menjadi perhatian Bank Dunia.
“Dukungan akan pembangunan pelabuhan-pelabuhan di tempat terpencil yang dilengkapi kapal- kapal diharapkan memberikan peningkatan perekonomian untuk wilayah Indonesia Timur,” pungkasnya.
