KKP-Angkasa Pura II Perkuat Kerjasama

JAKARTA, NMN – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus meningkatkan efektivitas ekspor melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Terkini, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) melakukan penandatanganan Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA).

LOCA juga menjadi tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara BKIPM dengan PT Angkasa Pura II (Persero). Kedua lembaga tersebut telah sepakat melakukan diseminasi informasi dan/atau sosialiasi peraturan, rapat koordinasi dan penunjukan personal in-charge (PIC) serta pemanfaatan X-ray.

“Tujuan LOCA untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan lalu lintas ikan dan produk perikanan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan (SSK) BKIPM, Teguh Samudro dalam acara penandatanganan LOCA di Jakarta, Jumat (22/4).

Selain itu, lanjut Teguh, pihaknya juga melakukan launching penempatan petugas BKIPM Jakarta I di Airport Operation Control Center (AOOC) Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Kemudian, melalui surat kerja sama bernomor B.3188/BKIPM/XII/2021 dan Nomor PJJ.04.04/00/12/2021/0616, kedua lembaga sepakat dalam pemanfaatan akses Closed-Circuit Television (CCTV) serta penyediaan Bimbingan Teknis dan/atau pelatihan.

“Kesepakatan lain BKIPM dengan Angkasa Pura II yakni terkait peningkatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan fasilitas ruang pelayanan,” jelas Teguh.

Dalam kesempatan ini, Teguh juga melakukan sosialisasi standar regulasi pemasukan dan pengeluaran guna meningkatkan kepatuhan. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan dari AVSEC, Regulated Agent (RA), cargo/ekspedisi, airline, serta pelaku usaha perikanan lingkup BKIPM Jakarta I yang hadir secara fisik di ruang rapat BKIPM Jakarta I dan daring melalui zoom.

“Sosialisasi ini bagian dari Bulan Mutu Karantina pelayanan publik agar kita semakin memahami aspek-aspek teknis dari regulasi,” ujar Teguh.

Latest Article

Gagalnya Jokowi Menjadikan Laut sebagai Masa Depan Bangsa

0
Presiden Jokowi bolehlah sedikit berbangga dengan pencapaian pembangunan infrastrukturnya yang lumayan mentereng. Selama hampir 10 tahun kepemimpinannya, telah terbangun 1.885 km jalan tol, 32.000...

Sektor Perikanan Tangkap Perlu Dikelola Secara Multifungsi dan Berkelanjutan

0
YOGYAKARTA – Dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar di Universitas Gadjah Mada (UGM) Kamis (28/12/2023), Profesor Suadi menyampaikan urgensi pengelolaan multifungsional sektor perikanan tangkap...

Kolaborasi DP World – Maspion Group Membangun Terminal Petikemas di Jatim

0
JAKARTA, NMN- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan dukungan terhadap kolaborasi yang akan terjadi antara perusahaan global swasta DP World Dubai dengan perusahaan swasta...

Kemenhub Mulai Lakukan Persiapan Uji Petik Kelaiklautan Kapal Penumpang Jelang Nataru

0
MAKASSAR, NMN - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, menekankan pentingnya transportasi laut sebagai pilihan utama masyarakat dalam perjalanan antar pulau selama periode Natal 2023 dan...

Pemerintah Indonesia Hadiri Sidang Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Container ke-9 di London

0
LONDON, NMN - Pemerintah Indonesia telah menghadiri Sidang Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Container (CCC) ke-9 yang berlangsung dari Rabu (20/9) hingga Kamis...

Related Articles