Menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta. Adakah Risiko Hukumnya? (Bagian I)

0
133
Photo: medanbisnisdaily.com
Tulisan ini merupakan klarifikasi atas pernyataan-pernyataan saya yang dilansir oleh CNNIndonesia.com mengenai risiko-risiko hukum yang dihadapi baik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta maupun para pengembang apabila reklamasi di Teluk Jakarta dihentikan. CNNIndonesia.com mengutip pernyataan saya dengan tepat sampai pada ihwal mengenai adanya dua macam gugatan hukum yang mungkin harus dihadapi Pemprov Jakarta apabila mereka membatalkan reklamasi, yakni, gugatan perdata atas dasar wanprestasi dan gugatan tata usaha negara.

Hal ini sebenarnya pengetahuan umum belaka, karena tentu saja terdapat kemungkinan besar bahwa Pemprov Jakarta atau siapapun yang berwenang atas proyek reklamasi telah menjanjikan sesuatu kepada para pengembang. Hal ini tampak pada fakta ketika Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan suatu Keputusan pada 2003 yang menyatakan bahwa proyek tersebut tidak layak secara lingkungan, enam kontraktor serta-merta mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap Keputusan itu. Para kontraktor memenangkan perkara pada tingkat pertama dan banding, namun kalah pada tingkat kasasi.
Apabila tidak ada gugatan wanprestasi terhadap Pemerintah, bisa jadi hal itu disebabkan oleh fakta—terlepas dari berbagai riak gelombang hukum di seputar reklamasi—bahwa proyek ini terus berlanjut dengan penuh percaya diri sehingga kini. Dari sini dapat disimpulkan bahwa para pengembang sejauh ini tidak menderita kerugian apapun, tidak pula keterlambatan jadwal, apalagi sampai kehilangan keuntungan. Dari sini pula dapat disimpulkan bahwa Keputusan pada 2003 itu mungkin merupakan satu-satunya halangan hukum serius yang ditemui proyek reklamasi dari 1995 sampai sekarang. Pendek kata, Pemerintah sampai detik ini, setidaknya, mendukung proyek ini.

Mengenai gugatan tata usaha negara, sesungguhnya saya selalu tidak menyarankan ditempuhnya langkah ini kepada siapapun yang ingin menghentikan reklamasi untuk selamanya. Alasannya sederhana saja. Langkah ini bagaikan memukul serangga tepat pada kulit tebalnya. Produk hukum dan prosedur administratif bagaimanapun merupakan wewenang mereka. Tidak seorang pun dapat mengalahkan mereka di sini, karena kita mungkin sedang membicarakan sesuatu yang bernilai ribuan triliun Rupiah. Apabila ini terdengar seperti mengatakan bahwa Pemerintah—entah yang mana—ada main, saya rasa tidak seorang pun dapat menyalahkan mereka. Siapa pula yang dapat mengatakan tidak kepada ribuan triliun Rupiah?

Jika berdebat mengenai legalitas administratif sia-sia saja, maka satu-satunya cara yang tersisa adalah gugatan perdata—tidak didasarkan atas kerugian yang diderita oleh manusia, tetapi oleh lingkungan hidup itu sendiri! Di sinilah saya merasa perlu menekankan kembali apa yang ingin saya sampaikan, karena saya merasa CNNIndonesia.com agak melewatkannya. Saya katakan bahwa tentu saja Pemerintah harus bersiap-sip menghadapi gugatan bertubi-tubi jika mereka berani menghentikan reklamasi. Akan tetapi, tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki amunisi hukum untuk melawannya. Pemerintah dapat juga menggugat balik para pengembang atas nama lingkungan hidup Teluk Jakarta.

 

Bono Priambodo
Redaktur Ahli NMN

maritimenews – who has written posts on Nusantara Maritime News.


NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

three × 5 =