Menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta. Adakah Risiko Hukumnya? (Bagian II)

0
119
Photo: citralandsurabaya.com
CNNIndonesia.com melaporkan bahwa saya mengatakan Pemerintah dapat “berlindung di balik” Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Ini tidak tepat, jika bukan kesalahpahaman, karena Pasal tersebut sama-sekali bukan sarana bertahan. Pasal 88 ini sesungguhnya merupakan senjata untuk balik melawan. Kita sedang berbicara mengenai menyerang sebagai pertahanan terbaik di sini. Para pengembang boleh menuntut ganti rugi  sesuka  hatinya,  namun  Pemerintah—menurut  Pasal  90 UU No. 32/2009 mengenai hak gugat pemerintah dalam sengketa lingkungan hidup—dapat juga menuntut para pengembang, berdasarkan Pasal 88, untuk mengganti kerugian yang diderita lingkungan hidup Teluk Jakarta yang disebabkan oleh perbuatan mereka.

Pasal 88 itu sendiri mengatur mengenai pertanggungjawaban mutlak di bidang lingkungan hidup. Pasal ini pada dasarnya menentukan bahwa seseorang bertanggung-jawab secara mutlak—artinya, tanpa harus dibuktikan apakah terdapat unsur kesalahan baik di pihak pelaku maupun perbuatannya—apabila perbuatannya, antara lain, menimbulkan ancaman serius pada lingkungan hidup. Ketentuan ini terutama berguna untuk menjerat bisnis-bisnis dan kegiatan-kegiatan yang tidak ramah lingkungan, meskipun telah dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dengan ijin-ijin dan lisensi-lisensi yang lengkap pula, akan tetapi tetap menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Mengapa ini diperlukan? Karena hakikat dari kegiatan itu sendiri yang berbahaya secara abnormal, sehingga menimbulkan ancaman serius kepada lingkungan hidup.

Apabila hal ini diterapkan pada kasus reklamasi, saya akan berdalih bahwa menguruk tanah dan pasir mungkin merupakan suatu aktivitas normal jika dilakukan di tempat dan situasi yang benar, misal, untuk meratakan tanah yang di atasnya akan dibangun sebuah rumah. Akan tetapi, apabila pengurukan itu dilakukan dalam skala yang masif ke dalam sebuah teluk—yang merupakan ekosistem-ekosistem laut, pesisir dan muara, sehingga sepenuhnya menghancurkannya dan menggantinya menjadi sesuatu yang sama-sekali baru, dalam hal ini ekosistem pulau-pulau buatan—maka hal tersebut tidak lagi dapat dianggap sebagai suatu aktivitas normal!

Dalam pada itu, saya sangat geram pada logika sakit yang menjangkiti benak banyak sekali orang: “jika suatu lingkungan telah sedemikian rusaknya, maka dihancurkan saja sama-sekali.” Berhubung Teluk Jakarta sudah sangat tercemar, maka mari kita hancurkan saja sekalian dan membuat sesuatu yang sama-sekali baru di atasnya. (sic!) Saya tidak tahu lagi kalau ini bukan sakit namanya, karena saya rasa siapapun yang sehat akal pikiran, ketika menemukan sesuatu yang rusak, maka secara naluriah tentu akan berusaha memperbaikinya. Di lain pihak, tidak perlu seorang pakar lingkungan untuk memahami bahwa apabila suatu ekosistem secara artifisial diganti dengan yang baru, artinya yang lama dihancurkan.

Reklamasi, yakni, mengurukkan sejumlah teramat banyak tanah dan  pasir ke dalam Teluk Jakarta, menurut UU No. 32/2009 Pasal 88, merupakan suatu kegiatan yang menimbulkan ancaman serius kepada lingkungan hidup. Siapapun yang melakukannya, karena itu, bertanggung-jawab secara mutlak untuk mengganti kerugian yang diderita oleh lingkungan Teluk Jakarta, dan harus memulihkannya atas biaya sendiri. Saya yakin seandainya orang-orang ini berhasil memenangkan perkara atas Pemerintah karena telah menghentikan proyeknya, mereka harus menggunakan uang yang didapatnya untuk memulihkan apa yang telah mereka perbuat pada Teluk Jakarta—yakni, apabila Pemerintah juga memenangkan gugatan pertanggungjawaban mutlak atas mereka.

 

Bono Priambodo
Redaktur Ahli NMN

maritimenews – who has written posts on Nusantara Maritime News.


NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

8 − eight =