Pemerintah Bahas Energi Terbarukan, Tujuh Kesepakatan Dihasilkan

0
39
maritimenews.id
photo: krextresource.com

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan, khususnya panas bumi, Pemerintah bersama DPR menggelar Senior Official Meeting. Tujuh kesepakatan pun dihasilkan dalam pertemuan antara Kementerian terkait dengan Pimpian DPR RI.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan pihaknya dan Kementerian terkait bersama Pimpinan DPR RI telah melaksanakan rapat koordinasi Senior Officials Meeting (SOM) untuk menghasilkan terobosan-terobosan dalam pemanfaatan panas bumi.

“Tujuh kesimpulan dihasilkan dalam SOM antara Pemerintah dan Pimpinan DPR RI,” kata Ignasius Jonan di Jakarta, Senin (24/10).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menjelaskan bahwa ketujuh kesimpulan itu diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pengembangan potensi panas bumi yang masih belum termanfaatkan.

“Kebutuhan energi negara kita meningkat setiap tahunnya, sedangkan saat ini, Indonesia masih mengandalkan energi dari minyak bumi dan batubara dalam memenuhi kebutuhan,” kata Agus dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/10).

Agus mengungkapkan, tujuh kesimpulan yang dihasilkan dari pertemuan itu adalah, pertama,   seluruh  delegasi  SOM  terkait  panas  bumi   wajib  mendukung  program 35.000 megawatt yang dicanangkan oleh pemerintah dengan fokus Energi Baru Terbarukan lebih khusus energi panas bumi.

Kedua, Pemerintah berupaya untuk mempercepat pengesahan rancangan peraturan pemerintah tentang pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang memuat model fit and tarif dengan rancangan skema fix price yang ditentukan oleh permen ESDM.

Ketiga, kembali Agus menambahkan, pemerintah dapat melakukan kegiatan eksplorasi panas bumi dari sarana pembiayaan dan investasi dengan menggunakan fasilitas-fasilitas pendanaan yang ada seperti dana panas bumi, dana hibah, dana pinjaman dari luar negeri dan untuk BUMN dapat menggunakan skema penyertaan modal negara (PMN).

Keempat, perlu adanya Peraturan Menteri ESDM tentang pelarangan-pelarangan alih kontrak kerja operasi panas bumi secara menyeluruh dan pencabutan izin wilayah kerja panas bumi yang tidak melakukan kegiatannya.

Kelima, perlu adanya penguatan kerjasama antara Kementerian LHK dengan Kementerian ESDM untuk melakukan pemetaan verifikasi lapangan dan studi zonasi untik wilayah kerja panas bumi pada zona inti.

Keenam, Kementerian Ristek dan Dikti perlu membentuk pusat riset panas bumi dengan melibatkan universitas, badan penelitian asosiasi dan penelitian-penelitian panas bumi di Indonesia.

Ketujuh, delegasi SOM merekomendasikan pembentukan BUMN khusus panas bumi.

 

Penulis: Ismadi Amrin

maritimenews – who has written posts on Nusantara Maritime News.


NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

three × 5 =