Pemkot Cirebon Akan Tutup Aktivitas Kargo

0
20
Photo: radarpena.com

Pemerintah Kota Cirebon Jawa Barat akan menutup layanan bongkar muat batu bara di Pelabuhan Cirebon menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat tentang polusi debu.

Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis akan mengeluarkan surat rekomendasi penutupan aktivitas bongkar muat batu bara di Pelabuhan Cirebon karena banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang terkena debu batu bara.

Hal tersebut terungkap dalam rapat dengan sejumlah pihak terkait seperti pengelola Pelabuhan Cirebon, masyarakat sekitar pelabuhan, DPRD, dan Dinas Ling kungan Hidup Kota Cirebon.

Rekomendasi penutupan aktivitas bongkar muat batu bara sebelumnya dikeluarkan oleh DPRD Kota Cirebon yang kemudian disetujui oleh Wali Kota Cirebon yang dalam waktu dekat akan dikeluarkan surat rekomendasi serupa.

“Isi rekomendasinya mendesak kementerian terkait untuk menutup aktivitas bongkar muat batu bara di Pelabuhan Cirebon,” tegasnya, Kamis (15/10).

Pada saat yang sama, General Manager Pelindo II Cabang Pelabuhan Cirebon Hudadi Soerja Djanegara mengatakan, selaku operator Pelabuhan Cirebon, pihaknya tak bisa mengeluarkan kebijakan penutupan aktivitas bongkar muat batu bara kecuali ada kebijakan dari pusat.

“Yang jelas, batu bara yang lewat Pelabuhan Cirebon untuk memenuhi kebutuhan industri di Jabar dan Jateng,” ujarnya.

Adapun, volume bongkar muat di Pelabuhan Cirebon pada 2014 mencapai 4,37 juta ton, dan aktivitas bongkar muat batu bara mencapai 3,08 juta ton.

Sekretaris Apindo Jabar Martin B. Chandra mengaku kecewa dengan langkah Pemkot Cirebon yang merekomendasikan untuk menutup aktivitas bongkar muat batu bara di Pelabuhan Cirebon.

“Seharusnya pemerintah lebih bijak dengan menyikapi aktivitas bongkar muat ini,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah jangan langsung menutup aktivitas bongkar muat batu bara mengingat komoditas tersebut sangat dibutuhkan untuk bahan bakar bagi industri di Jawa Barat.

“Kalau sekarang di tutup, aktivitas perekonomian tidak berjalan. Jadi pemerintah jangan hanya takut dengan kekuatan massa sehingga menghambat akselerasi perekonomian di Jabar,” tegasnya.

Dia menambahkan, pemerintah sebagai pemangku kebijakan seharusnya tidak mudah diintervensi oleh sekelompok massa, tetapi harus mempertimbangkan keberlangsungan sektor ekonomi.

“Kalau ditutup, terus terja di PHK siapa yang mau tanggung jawab?” katanya.

Selain mengakibatkan polusi debu yang sangat mengganggu masyarakat Kota Cirebon, aktivitas bongkar muat batu bara di Pelabuhan Cirebon juga terbukti melakukan pelanggaran.

Dari laporan yang disampaikan Komisi B DPRD Kota Cirebon dari hasil konsultasi. (Dds)

 

Sumber: Bisnis Indonesia

maritimenews – who has written posts on Nusantara Maritime News.


NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

5 × 2 =