Pengembangan Galangan Kapal Belum Didukung Penuh

0
20
Photographer: Kristianto Purnomo/Kompas

Visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia masih menemui tantangan. Pengembangan industri galangan kapal sebagai salah satu tulang punggung perwujudan visi itu belum didukung semua pihak.

“Memang ada beberapa pihak yang sudah mendukung, seperti Kementerian Perhubungan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun, yang lain, baik dari segi kebijakan maupun fasilitas, belum memberi dukungan,” kata Ketua Umum DPP Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy K Logam, Kamis (3/3), di Jakarta.

Eddy mencontohkan, pemerintah menetapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut oleh komponen kapal.  Namun,  hal  ini  belum  dinikmati  pelaku  industri  galangan kapal. “PPN tidak dipungut itu hanya berlaku untuk kapal TNI/Polri dan pelayaran. Namun, saat ini pesanan untuk galangan kapal lebih banyak dari Kementerian Perhubungan dan KKP sehingga tidak mendapatkan fasilitas tersebut. Dari pelayaran cenderung tidak ada. Pelayaran saat ini lesu karena kegiatan pertambangan dan migas juga lesu,” kata Eddy.

Sementara  itu,  masih  ada  instansi  yang  memilih  memesan  kapal dari luar negeri. “Kami menyayangkan apabila ada instansi pemerintah atau badan usaha milik negara memesan kapal dari luar negeri. Jika instansi pemerintah saja memesan kapal dari luar negeri, bagaimana industri galangan kapal akan hidup,” kata Eddy.

Sekretaris Jenderal Iperindo Ikhsan Mahyudin mengatakan, banyak pihak bisa ikut mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi industri galangan kapal Indonesia. “Contohnya, baru-baru ini SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas) akan memesan kapal floating processing unit berbobot 39.800 DWT. Ini kapal besar karena berukuran panjang 184 meter, lebar 32,2 meter, dan kedalaman 8 meter. Jika kapal ini diserahkan ke industri galangan kapal dalam negeri, tentu akan meningkatkan kompetensi industri ini,” kata Ikhsan.

Namun, Ikhsan mengkhawatirkan, SKK Migas tidak meyerahkan pembuatan kapal ini kedalam negeri karena menganggap galgnan kapal dalam ngeri tidak mampu. “Membuat kapal tentu kami bisa. Untuk pembuatan fasilitas pengolahan migas yang terletak di atas kapal (top side), bisa kami datangkan teknologi dari luar negeri. Dengan begitu, akan terjadi alih teknologi,” ujar Ikhsan. (Ags)

 

Sumber: Kompas

maritimenews – who has written posts on Nusantara Maritime News.


NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

five × one =