Perikanan Berbasis Hak Belajar dari Selandia Baru

0
150
maritimenews.id
Photo: pojokshare.com
Berbagai penelitian mengenai pengelolaan perikanan menunjukkan bahwa perikanan skala kecil yang bersifat tradisional dan beroperasi di perairan pesisir biasanya merupakan bagian terbesar dari industri perikanan terutama di negara-negara berkembang. Akan tetapi, kemiskinan selalu saja menjadi tampilan utamanya, mencegah perikanan skala kecil untuk memberikan sumbangan penting pada luaran ekonomi negerinya. Dalam kebanyakan kasus, perikanan skala kecil bahkan tidak mampu meningkatkan taraf hidup pelaku utamanya sendiri dalam segmen industri ini, yakni masyarakat-masyarakat pesisir. Pengentasan kemiskinan, karena itu, selalu merupakan bagian tak-terpisahkan dari campur tangan pengelolaan pemerintah terhadap perikanan skala kecil.

Pengalaman-pengalaman dari berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa suatu paduan antara pendekatan berbasis hak dan berbasis komunitas dalam suatu tatanan manajemen kolaboratif (komanajemen) dapat membantu masyarakat pesisir mengatasi kemiskinan, untuk kemudian memungkinkan mereka meningkatkan skala dan kapasitas industri. Dalam pada itu, hukum dapat memainkan peran yang sangat krusial dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hukum pada hak-hak masyarakat atas—demikian pula, peran mereka sebagai komanajer dari—perikanan mereka sendiri. Pengakuan dan perlindungan yang demikian sudah sangat mendesak untuk diberikan karena perikanan skala kecil seringkali harus bersaing memperebutkan ruang di kawasan pesisir yang bernilai tinggi melawan kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Sistem Manajemen Kuota (Quota Management System; QMS) yang diterapkan oleh Selandia Baru, selain sebagai pelopor dunia dalam implementasi perikanan berbasis hak dalam suatu skala nasional yang komprehensif, ternyata juga menjadi instrumen yang efektif bagi Maori—penduduk asli Selandia Baru yang budaya dan sejarahnya sangat erat berhubungan dengan laut, pelayaran dan sumberdaya kelautan—untuk memajukan kepentingan-kepentingan perikanan mereka. Tidak saja mereka berhasil mempertahankan hak-hak atas perikanan yang dilindungi oleh Perjanjian Waitangi 1840—yakni, perjanjian antara Ratu Inggris dengan kepala-kepala suku Maori, orang-orang Maori dewasa ini secara efektif merupakan kelompok terbesar dalam perikanan komersial Selandia Baru.

Undang-Undang (UU) Perikanan Selandia Baru 1983, yang diamandemen pada 1986, memberlakukan suatu sistem kuota perikanan yang disebut QMS. Pada awalnya sistem ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah terkait tangkap-berlebih (overfishing) dan ditujukan untuk melestarikan sediaan-sediaan ikan. Akan tetapi, Maori menemukan kegunaan lain dari sistem ini. Alokasi kuota ternyata dapat juga berfungsi sebagai denominasi untuk mengambil kembali hak-hak mereka yang selama ini diabaikan oleh sistem-sistem pengelolaan perikanan di masa lampau. UU Perikanan Maori 1989 kemudian memberikan kepada Maori 10 persen kuota perikanan dan kompensasi tunai, sedangkan UU Penyelesaian Perjanjian Waitangi 1992 selanjutnya memberikan Maori lebih banyak kompensasi tunai, yang digunakan untuk membeli 50 persen saham Sealord Products, perusahaan perikanan terbesar di Selandia Baru pada saat itu.

UU Penyelesaian Perjanjian Waitangi 1992 juga memerintahkan dibentuknya Te Ohu Kai Moana (TOKM) atau Komisi Perikanan Perjanjian Waitangi yang bertugas untuk mengurus aset-aset perikanan Maori dan mengalokasikannya kepada iwi, (suku) serta memfasilitasi turut-sertanya suku-suku Maori ke dalam industri perikanan. UU Perikanan Maori 2004 lebih lanjut memberikan kerangka bagi TOKM untuk melaksanakan penyelesaian sebagaimana telah disepakati pada 1992. UU tersebut juga memberikan kewenangan pada TOKM untuk mengembangkan kepentingan-kepentingan suku-suku Maori terkait kegiatan menangkap ikan dan industri perikanan, serta menyelenggarakan alokasi dan pengelolaan  terhadap aset-aset perikanan hasil penyelesaian tersebut.

Rakyat Indonesia, terutama yang hidup di kawasan-kawasan pesisir di garis pantai Indonesia sepanjang 95,181 km, seperti halnya orang-orang Maori adalah bangsa bahari. Beratus-ratus tahun mereka hidup dalam masyarakat-masyarakat yang diikat bersama dan diatur oleh hukum-hukum adat, terlibat dalam pelbagai kegiatan budaya dan ekonomi yang sangat erat terkait dengan laut—terutama dalam bentuk perikanan skala kecil atau kerajinan (artisanal) yang bersifat tradisional. Dengan jumlah mencapai 2.2 juta jiwa, mereka ini merupakan mayoritas—sekitar 98.2 persen—dalam industri perikanan Indonesia. Masa depan mereka, akan tetapi, tidak pasti; terutama karena tiadanya pengakuan dan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak-hak mereka untuk menangkap ikan, sebagai satu-satunya kekayaan dan gantungan hidup.

 

Bono Priambodo
Redaktur Ahli NMN

maritimenews – who has written posts on Nusantara Maritime News.


NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

7 + three =