TPI Targetkan Laba Tumbuh 10%

0
12
Photo: tugu.com

PT Tugu Pratama Indonesia menargetkan laba perusahaan dapat tumbuh 10% sepanjang 2016 menjadi US$24,5 juta.

Sabam Hutajulu, Presiden Direktur Tugu Pratama Indonesia (TPI), menuturkan untuk merealisasikan target itu, perseroan membidik pertumbuhan premi hingga 15% di tahun ini. Menurutnya, setelah membukukan premi Rp3,04 triliun pada 2015, perusahaan menargetkan dapat meraup Rp3,5 triliun tahun ini.

“[Bisnis] kami dominan di minyak dan gas. Dari Pertamina, SKK Migas, Lion, Garuda,” ujar Sabam, akhir pekan lalu.

Dia meyakini bisnis TPI akan turut meningkat seiring dengan peningkatan bisnis di sektor migas seperti pembangunan kilang, pembangunan refinery maupun sektor kelautan. Apalagi, kata Sabam, potensi bisnis asuransi di Indonesia masih sangat besar.

Dengan tingkat penetrasi yang baru berkisar 2,5%–3%, pihaknya optimistis masih banyak potensi bisnis yang dapat dioptimalkan. Pihaknya juga berupaya untuk menggarap pasar retail untuk memperkuat bisnis perusahaan yang sudah ada saat ini.

Syaiful Azhar, Corporate Secretary TPI, mengatakan untuk mengejar pertumbuhan premi, perusahaan masuk ke segmen korporasi untuk jenis bisnis retail. Selain itu perusahaan juga memperdalam pasar yang sudah ada. Pihaknya akan memperkuat sektor marine yang saat ini telah menyumbang 37% bisnis perusahaan.

Syaiful menyatakan salah satu penyumbang premi utama perusahaan adalah asuransi penyingkiran rangka kapal. Menurutnya, perhatian pemerintah kepada sektor maritim juga membuat semakin banyak pemilik kapal yang menggunakan asuransi tersebut.

Syaiful tidak menyebutkan jumlah kapal yang telah mengikuti asuransi yang diwajibkan oleh Kementerian Perhubungan ini. Namun, dia memastikan pertumbuhannya cukup baik.

Dia mengklaim konsorsium asuransi perlindungan dan ganti rugi perkapalan yang dipimpin PT Tugu Pratama Indonesia menyediakan premi asuransi yang lebih murah dan mudah dalam penutupan serta penyelesaian klaimnya.

Asuransi ini dilengkapi sistem yang memungkinkan pengecekan berbasis teknologi informasi. Dengan bantuan teknologi ini, otoritas pelabuhanan lebih mudah dalam memutuskan pemberian izin pelayaran.

Pada 30 November 2015, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan mengeluarkan Surat Edaran No.UM.003/94/16/DJPL.15. Dalam beleid itu, Kemenhub kembali mengingatkan pemilik kapal untuk mengasuransikan kapalnya guna penyingkiran kerangka kapal, perlindungan, serta ganti rugi.

Kapal berukuran 35 GT (gross tonage) atau lebih yang berlayar di dalam negeri wajib memiliki jaminan penyingkiran rangka kapal  dari  jalur  pelayaran.  Kapal  yang  berlayar  ke  luar negeri dan berukuran 300 GT atau lebih juga wajib memiliki asuransi itu.

Mulai akhir tahun lalu kapal kayu juga diwajibkan memiliki jenis perlindungan ini. Berlakunya bagi kapal kayu sesuai dengan berlakunya Wreck Removal dalam Konvensi Internasional Nairobi.

Konvensi tersebut mewajibkan pemilik kapal untuk mencari, menandai, dan mengangkat bangkai kapal yang dianggap berbahaya dan mewajibkan pemilik kapal untuk membuat sertifikasi asuransi negara atau bentuk asuransi lain untuk keamanan finansial perusahaan kapal.

Kemenhub juga telah menginstruksikan kepada Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di seluruh Indonesia untuk memeriksa terhadap kelengkapan polis asuransi kapal dan sertifikat dana jaminan penyingkiran kerangka kapal. Pemilik kapal yang tidak patuh akan diberi sanksi. (Ags)

 

Sumber: Bisnis Indonesia

maritimenews – who has written posts on Nusantara Maritime News.


NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

20 + five =