JAKARTA, NMN – Pelabuhan Labuan Bajo memiliki peran penting sebagai pintu masuk utama bagi para wisatawan yang ingin melakukan wisata bahari di Labuan Bajo. Terlebih, wilayah Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai salah satu dari lima destinasi wisata super prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.
Saat ini Pelabuhan Labuan Bajo menjadi Pelabuhan khusus wisata setelah beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo meresmikan Terminal Multipurpose Wae Kelambu Labuan Bajo yang dibangun untuk memisahkan kegiatan logistik dengan angkutan penumpang yang sebelumnya bercampur di Pelabuhan yang sama. Hal ini dilakukan untuk mendukung sektor pariwisata dan perekonomian di Labuan Bajo.
Guna meningkatkan peran Pelabuhan Labuan Bajo dalam meningkatkan perekonomian, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Senin (8/11) melaksanakan penandatanganan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka penyediaan infrastruktur pada KSOP Kelas III Labuan Bajo dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha mengatakan bahwa objek KSP (Kerja Sama Pemanfaatan) yang akan dikerjasamakan selama kurun waktu 50 tahun, terdiri dari Dermaga, Trestle, Causeway dan Tanah Hasil Reklamasi atau Container Yard.
“Saya berharap, dengan dilaksanakannya Perjanjian KSP BMN ini, dapat semakin mengoptimalkan penyediaan, pengembangan dan pengelolaan infrastrukur Pelabuhan Labuan Bajo,” kata Arif Toha.
“Ke depan saya berharap pengelolaan Pelabuhan Labuan Bajo dapat semakin profesional dan mampu melayani masyarakat dan wisatawan secara optimal. Hal tersebut tentu tidak dapat dilakukan sendiri, diperlukan kerja sama dan sinergi dari seluruh pihak untuk bersama-sama meningkatkan pelayanan di Pelabuhan Labuan Bajo,” ujarnya.
Arif juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam memajukan Pelabuhan Labuan Bajo selama ini, termasuk bagi Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, PT. Pelindo dan seluruh stakeholder pelabuhan.
